1. Hukum Sebagai Sarana Social Control
(Pengendalian Sosial)
Hukum sebagai sosiol control : kepastian hukum, dalam
artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum.
Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan
perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya
sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang
mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat
Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan
kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan
yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara
ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua
kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum
merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan
ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.
2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering
Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan
fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam
setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan
dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara
ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.
Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan
lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama
ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang
kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan
dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat
dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang
rasional/modern.
3. Wibawa Hukum
Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo,
diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari
norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan
norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran
norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya
untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma
hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.
Dalam artian sebagai berikut :
- Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi
- Norma norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat
- Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
- Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu
- Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk madsud maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah menghianati hkum yang berlaku
4. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern
Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang
baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para
pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai
dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai
dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti
atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.
Ciri ciri hukum modern :
− Terdiri dari peraturan yang isi dan
pelaksanaannya seragam
− Sistem hukum yang transaksional dimana
hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis
kelamin
− Bersifat universal dan dilaksanakan
secara umum
− Adanya hirarkis yang tegas
− Melaksanakan hukum sesuai dengan
prosedur
− Rasional
− Dilaksanakan oleh orang yang
berpengalaman
− Spesialisasi dan diadakan penghubung
diantara bagian bagian
− Hukum mudah berubah sesuai dengan
perkembangan masyarakat
− Penegak hukum dan lembaga pelaksana
hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan
− Perbedaan yang tegas diantara 3 lembaga
negara (eksekutif – legislative – yudicatif)
Ciri manusia modern :
- Rasional
- Jujur
- Tepat waktu
- Efisien
- rientasi ke masa depan
- Tidak status symbol (gengsi)
5. Suatu
kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah
sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum.
Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas
atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (White Colour Crime) yang dihukum
sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang
kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini
berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya
hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.
6. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi
Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum
terhadap peranan sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum
merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan
tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut
Suryono efektifitas dari hukum diantaranya :
a. Hukum itu harus baik
- Secara sosiologis (dapat diterima
oleh masyarakat)
- Secara yuridis (keseluruhan hukum
tertulis yang mengatur bidang bidang hukum tertentu harus sinkron)
- Secara filosofis
b. Penegak
hukumnya harus baik, dalam artian betul betul telah melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
c. Fasilitas
tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
d. Kesadaran
hukum masyarakat
Syarat kesadaran hukum masyarakat :
·
Tahu hukum
(law awareness)
·
Rasa hormat
terhadap hukum (legal attitude)
·
Paham akan
isinya (law acqium tance)
·
Taat tanpa
dipaksa (legal behaviore)
e. Budaya
hukum masyarakat
Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth
Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana
seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum hukum yang berlaku
Cara mengatasinya :
- Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate,
- Para penegak hukumnya harus betul betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu
- Lembaga mpr sesuai dengan ketentuan uud 1945 melakukan pengawan terhadap kerja lembaga lembaga negara.
7. Kesadaran
Hukum dan Kepatuhan Hukum
Sadar : dari hati nurani
Patuh : Takut sanksi yang negatif
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam
diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang
dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan
hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan
kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau
tentang hukum yang diharapkan.
Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal
yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.
- kesadaran : tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Indicator kesadaran hukum :
- pengetahuan hukum
- pemahaman hukum
- sikap hukum
- pola perilaku hukum
- kepatuhan : ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengannn dukungan sosial
Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum :
- Compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengn mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
- Internalization, seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
- Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada
Faktor penghambat perkembangan sosiologi hukum
- Tidak samanya bahasa kerangka pemikiran yang digunakan antara ahli sosiologi dengan ahli hukum
- Sulitnya bagi para sosiologi hukum untuk menempatkan dirinya dialam yang normatif
- Pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis.
- Kadangkala seorang sosiolog merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum
- Para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian konkret sedangkan para sosiolog menganggap kejadian konkret tersebut sebagai refleksi dari gejala-gajala atau kecenderungan-kecenderungan umum
Cabang Sosiologi Hukum (Soeryono)
- Paradigma (the genetic sociology of law)
− Sampai
sejauh mana hukum dapat mempengaruhi tingkah laku manusia
−
Bagaimanakah cara yang paling efektif dari hukum dala pembentukan perilaku
− Apakah
hukum yang membentuk perilaku atau sebaliknya
Contoh : UU Nomor 1 tahun1974 (kawin muda), UU
Narkotika (orang tua diajak berpikir rational, petani diajak berpikir rational)
- Soiologi Teoritis dan Praktis
Sosiologi praktis
− Sosiologi
teoritis yaitu meneliti dasar sosial dari hukum positif tertulis
−
Mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukum positif tertulis
− Lebih
ditekankan pada penelitian bertujuan untuk mneghasilkan generalisasi atau
hipotesa
Contoh : UU bagi hasil
Sosiologi praktis
− Sosiologi
praktis yaitu meneliti efektifitas dari hukum dalam masyarakat
− Dapat
menganalisa konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat
Contoh : Kasus pungutan liar, UU tentang pungutan
tidak jalan
Hukum-gejala social yaitu UU Penanaman Modal
Hukum-politik yaitu UU Pemilu
Hukum-budaya yaitu UU Peerguruan Tinggi
2. Soiologis Empiris
Yaitu hipotesa dicocokan dengan keadaan yang
sebenarnya atau melihat hukum yang erat kaitannya dengan gejala sosial lainnya.
Contoh : UU Nomor 1 tahun1974 pasal 2
UU Narkotika
UU Lingkunga hidup
Ruang lingkup Sosiologi Hukum
Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum
timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (the genetic sociology of law)
Efek hukum terhadap gejala-gejala social lain (the
operational sociology of law)
- Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan modern sesuai dengan budaya masing-masing
- Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia dengan tujuan penyerasian terhadap hukum
- Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa mayarakat dengan tujuan melakukan pembinaan hukum
- Sejarah hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum masa lampau (masa penjajahan kolonial belanda) sampai dengan sekarang dengan tujuan pembinan terhadap hukum
- Politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kehidupan
- Nilai yaitu konsepsi abstrak dalam pikiran manusia tentang sesuatu hal yang baik atau buruk
- Disiplin yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan
Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka
secara umum ada dua pendapat utama, yaitu sebagai berikut :
- Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Didalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
- Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).
Dari perspektif sosiologi hukum tersebut maka dapatlah
dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :
- Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
- Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.
Manfaat mempelajari Sosilogi Hukum
Hal-hal yang dapat diketahui mempelajari sosiologi
hukum
- Sosiologi dan falsafah hukum (perencana
dan penegak hukum)
- Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum
- Golongan masyarakat yang mempengaruhi
hukum
- Golongan mana yang diuntungkan dan
golongan mana yang dirugikan
- Mengtahui kesadaran hukum dan dapat
diukur frekuensinya
- Mengetahui mentalitas dan perilaku
penegak hukum
- Mengetahui hukum yang dapat mengubah
perilaku
- Mengetahui faktor yang berpengaruh
terhadap berfungsinya hukum
Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari
Sosiologi Hukum
- Memahami hukum dalam konteks sosialnya
- Melihat efektivitas hukum baik social
control maupun social engineer
- Menilai efektivitas hukum
